berita
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI MEA 2015 PERLU DILURUSKAN
Direktur Pemasaran Internasional PPHP mengungkapkan bahwa sejak tahun 2010, enam negara pendiri ASEAN (Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand dan Philippina) sudah melaksanakan perdagangan bebas ASEAN (AFTA)

Rabu, 10 Des 2014


Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015 telah disepakati sepuluh negara anggota ASEAN dan akan mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2016. Saat ini masih ada persepsi di sebagian kalangan yang khawatir bahwa sejak dari tanggal 1 Januari 2016 akan terjadi banjir produk impor barang-barang ke Indonesia. Tentu persepsi tersebut keliru dan perlu diluruskan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pemasaran Internasional PPHP, Ir. Dedi Junaedi, M.Sc pada acara Sosialisasi Hasil Kajian Market Intelligence dan Kesepakatan Hasil-Hasil Sidang Internasional yang diselenggarakan di Kampus Universitas Padjadjaran Dipati Ukur Bandung, tanggal 9 Desember 2014. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Ditjen PPHP dengan LPPM Universitas Pajajaran.
 
Direktur Pemasaran Internasional PPHP mengungkapkan bahwa sejak tahun 2010, enam negara pendiri ASEAN (Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand dan Philippina) sudah melaksanakan perdagangan bebas ASEAN (AFTA), hal ini ditandai dengan dihapuskannya tarif bea masuk impor barang sesama enam negara tersebut, yang selanjutnya dilanjutkan dengan cemat negara lainnya (Kamboja, Vietnam, Myanmar dan Laos). Indonesia berhasil memperjuangkan  produk pertaniannya yang dianggap sensitif dan strategis yakni beras dan gula tetap diperbolehkan menerapkan tarif bea masuk yang tinggi (waiver). Hal tersebut tertuang dalam Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar yang ditandatangani AFTA Council pada tahun 2007.
 
Adanya MEA 2015 tidak serta membuat keluar masuk produk diantara negara ASEAN menjadi bebas, masih ada aturan lain yang mesti dipenuhi untuk memasuki suatu Negara, seperti aturan SPS, TBT, Food Safety dan ROO. Junaedi mencontohkan bahwa pada tahun 2013 ekspor teh instan Unilever Indonesia 
sempat ditolak Vietnam. Setelah dilakukan komunikasi dengan KBRI di Hanoi dan pihak Unilever sendiri, penolakan Vietnam disebebkan belum dinotifikasinya jenis-jenis  pestisida yang digunakan di perkebunan teh dan harus dinotifikasi ke otoritas competent Vietnam. Setelah permasalahan pestisida tersebut dinotifikasi maka teh Indonesia dapat masuk ke pasar Vietnam.
 

Direktur Pemasaran Internasional PPHP menegaskan bahwa dalam menghadapi MEA kita harus jeli, cerdas dalam memanfaatkan peluang pasar ASEAN karena umumnya produk yang dihasilkan Negara ASEAN banyak yang sejenis. Kata kunci dalam menghadapi itu semua adalah dengan peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian serta dukungan dan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap pengembangan produk pertanian sangat menentukan keberhasilan Indonesia menghadapi MEA 2015.  (ddn-pi)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015 telah disepakati sepuluh negara anggota ASEAN dan akan mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2016. Saat ini masih ada persepsi di sebagian kalangan yang khawatir bahwa sejak dari tanggal 1 Januari 2016 akan terjadi banjir produk impor barang-barang ke Indonesia. Tentu persepsi tersebut keliru dan perlu diluruskan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pemasaran Internasional PPHP, Ir. Dedi Junaedi, M.Sc pada acara Sosialisasi Hasil Kajian Market Intelligence dan Kesepakatan Hasil-Hasil Sidang Internasional yang diselenggarakan di Kampus Universitas Padjadjaran Dipati Ukur Bandung, tanggal 9 Desember 2014. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Ditjen PPHP dengan LPPM Universitas Pajajaran.
 
Direktur Pemasaran Internasional PPHP mengungkapkan bahwa sejak tahun 2010, enam negara pendiri ASEAN (Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand dan Philippina) sudah melaksanakan perdagangan bebas ASEAN (AFTA), hal ini ditandai dengan dihapuskannya tarif bea masuk impor barang sesama enam negara tersebut, yang selanjutnya dilanjutkan dengan cemat negara lainnya (Kamboja, Vietnam, Myanmar dan Laos). Indonesia berhasil memperjuangkan  produk pertaniannya yang dianggap sensitif dan strategis yakni beras dan gula tetap diperbolehkan menerapkan tarif bea masuk yang tinggi (waiver). Hal tersebut tertuang dalam Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar yang ditandatangani AFTA Council pada tahun 2007.
 
Adanya MEA 2015 tidak serta membuat keluar masuk produk diantara negara ASEAN menjadi bebas, masih ada aturan lain yang mesti dipenuhi untuk memasuki suatu Negara, seperti aturan SPS, TBT, Food Safety dan ROO. Junaedi mencontohkan bahwa pada tahun 2013 ekspor teh instan Unilever Indonesia 
sempat ditolak Vietnam. Setelah dilakukan komunikasi dengan KBRI di Hanoi dan pihak Unilever sendiri, penolakan Vietnam disebebkan belum dinotifikasinya jenis-jenis  pestisida yang digunakan di perkebunan teh dan harus dinotifikasi ke otoritas competent Vietnam. Setelah permasalahan pestisida tersebut dinotifikasi maka teh Indonesia dapat masuk ke pasar Vietnam.
 

Direktur Pemasaran Internasional PPHP menegaskan bahwa dalam menghadapi MEA kita harus jeli, cerdas dalam memanfaatkan peluang pasar ASEAN karena umumnya produk yang dihasilkan Negara ASEAN banyak yang sejenis. Kata kunci dalam menghadapi itu semua adalah dengan peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian serta dukungan dan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap pengembangan produk pertanian sangat menentukan keberhasilan Indonesia menghadapi MEA 2015.  (ddn-pi)

berita lain