berita
Sektor Pertanian Indonesia Menghadapi MEA 2015
Saat ini Scorecard sektor pertanian Indonesia mencapai 93,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan Kementerian Pertanian telah sejalan dengan elemen-elemen pendukung yang ada dalam Scorecard

Kamis, 01 Jan 2015


Negara anggota ASEAN dalam melaksanakan komitmennya untuk mewujudkan MEA 2015 harus mengacu pada AEC Blueprint, yang memuat 4 elemen yaitu: ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal, ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi, ASEAN sebagai kawasan pembangunan ekonomi yang merata, dan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian global.

Pencapaian AEC Blueprint setiap negara anggota ASEAN dinilai dengan menggunakan instrumen Scorecard yang dievaluasi secara periodik oleh Sekretariat ASEAN dan terus diperbaharui setiap tahunnya. Capaian Scorecard ini memberikan nilai politis karena mencerminkan kesungguhan ASEAN dalam mewujudkan MEA.

Berdasarkan laporan AEC Scorecard, pencapaian AEC Scorecard berdasarkan Prioritised Key Deliverables ASEAN per Oktober 2014 adalah sebesar 82,1 %. Capaian Indonesia sebesar 85,5% (dilihat dari semua sektor). Indonesia berada di posisi ketiga terendah setelah Laos (84,7%) dan Myanmar (84%), sedangkan capaian tertinggi adalah Vietnam dan Singapura (90%).

Sektor Pangan, Pertanian dan Kehutanan diposisikan untuk dapat mendorong pencapaian elemen A dalam AEC 2015, yaitu Single Market and Production Base, dengan kegiatan pendukung yang mencakup sektor pertanian adalah (A.1) Free Flow of Goodsdan (A.7) Food, Agriculture and Forestry .

Saat ini Scorecard sektor pertanian Indonesia mencapai 93,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan Kementerian Pertanian telah sejalan dengan elemen-elemen pendukung yang ada dalam Scorecard, sebagai berikut :

A.1. Free Flow of Goods

•    Pembentukan Indonesia National Single Window (INSW) : Badan Karantina Pertanian telah bergabung di dalamnya

•    Penghapusan semua tariff bea masuk (0%) untuk produk pertanian kecuali beras dan gula (waiver)

•    Penghapusan hambatan non tariff produk pertanian kecuali hambatan-hambatan yang terkait keamanan pangan yang diatur dalam Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures, Standard dan Food safety

 

A.7. Food, Agriculture and Forestry

•     Harmonisasi Indo-GAP menjadi ASEAN GAP

•     Penerapan standard produk dan standard batas maksimum residu pestisida yang telah diharmonisasikan di tingkat ASEAN di Indonesia

•     Penerbitan Indonesia Guidelines of Halal Good Slaughtering Practices

•     Berperan aktif dalam AIFS & SPA-FS melalui keikutsertaan dalam APTERR, pembentukan Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF)

•     Berkontribusi pada ASEAN Animal Health Trust Fund (AAHTF)

•     BPMSOH sebagai laboratorium sertifikasi obat hewan rujukan di ASEAN

•     Menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagipetani, penyuluh, koperasi pertaniandan UKM ASEAN

•     Penerapan standard SPS yang telah disepakati baik di tingkat regional maupun internasional guna mendukung keamanan pangan di kawasan

•     Melakukan berbagai kerjasama penelitian dan pengembangan dengan sesama Negara anggota ASEAN, ASEAN dengan mitra dialog dan lembaga pemerintah dan non pemerintah.

 

Benarkah setelah 1 Januari 2016 akan terjadi banjir barang-barang impor dari negara anggota ASEAN?

Masih adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa setelah tanggal 1 Januari 2016 akan terjadi banjir barang-barang impor dari negara anggota ASEAN adalah persepsi yang keliru, kenapa ?

Karena sebetulnya aliran bebas barang (Free Flow of Goods), bagi 6 (enam) negara  ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina, Brunai, dan Singapura), sudah dihapuskan tariff bea masuknya sejak tanggal 1 Januari 2010 (0%). Jadi ASEAN Free Trade Area/AFTA) sudah berlangsung sejak 4 (empat) tahun. Hal ini berpedoman kepada Protocol ASEAN untuk barang/produk yang masuk kategori Inclusion List. Sementara bagi 4 (empat) negara ASEAN lainnya(Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) menerapkan Tarif Bea Masuk yang berlaku penuh 1 Januari 2015. Khusus untuk produk beras dan gula, Indonesia masih diperbolehkan menerapkan tarif bea masuk yang tinggi, hal ini berpedoman kepada Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar (waiver).

Dengan demikian, pasca tanggal 1 Januari 2016 tidak akan terjadi banjir barang impor negara-negara ASEAN karena memang saat ini juga kita sudah menjalankan AFTA.

 

ASEAN Good Agricutural Practices (ASEAN GAP)

Mengenai ASEAN GAP, negara anggota ASEAN sudah mulai uji coba pada beberapa produk hortikultura yaitu mangga, manggis, salak, melon, alpukatdan papaya di beberapa propinsi. Sedangkan mekanisme sertifikasinya masih dibahas dalam forum ASEAN.

Negara anggota ASEAN dalam melaksanakan komitmennya untuk mewujudkan MEA 2015 harus mengacu pada AEC Blueprint, yang memuat 4 elemen yaitu: ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal, ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi, ASEAN sebagai kawasan pembangunan ekonomi yang merata, dan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian global.

Pencapaian AEC Blueprint setiap negara anggota ASEAN dinilai dengan menggunakan instrumen Scorecard yang dievaluasi secara periodik oleh Sekretariat ASEAN dan terus diperbaharui setiap tahunnya. Capaian Scorecard ini memberikan nilai politis karena mencerminkan kesungguhan ASEAN dalam mewujudkan MEA.

Berdasarkan laporan AEC Scorecard, pencapaian AEC Scorecard berdasarkan Prioritised Key Deliverables ASEAN per Oktober 2014 adalah sebesar 82,1 %. Capaian Indonesia sebesar 85,5% (dilihat dari semua sektor). Indonesia berada di posisi ketiga terendah setelah Laos (84,7%) dan Myanmar (84%), sedangkan capaian tertinggi adalah Vietnam dan Singapura (90%).

Sektor Pangan, Pertanian dan Kehutanan diposisikan untuk dapat mendorong pencapaian elemen A dalam AEC 2015, yaitu Single Market and Production Base, dengan kegiatan pendukung yang mencakup sektor pertanian adalah (A.1) Free Flow of Goodsdan (A.7) Food, Agriculture and Forestry .

Saat ini Scorecard sektor pertanian Indonesia mencapai 93,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan Kementerian Pertanian telah sejalan dengan elemen-elemen pendukung yang ada dalam Scorecard, sebagai berikut :

A.1. Free Flow of Goods

•    Pembentukan Indonesia National Single Window (INSW) : Badan Karantina Pertanian telah bergabung di dalamnya

•    Penghapusan semua tariff bea masuk (0%) untuk produk pertanian kecuali beras dan gula (waiver)

•    Penghapusan hambatan non tariff produk pertanian kecuali hambatan-hambatan yang terkait keamanan pangan yang diatur dalam Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures, Standard dan Food safety

 

A.7. Food, Agriculture and Forestry

•     Harmonisasi Indo-GAP menjadi ASEAN GAP

•     Penerapan standard produk dan standard batas maksimum residu pestisida yang telah diharmonisasikan di tingkat ASEAN di Indonesia

•     Penerbitan Indonesia Guidelines of Halal Good Slaughtering Practices

•     Berperan aktif dalam AIFS & SPA-FS melalui keikutsertaan dalam APTERR, pembentukan Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF)

•     Berkontribusi pada ASEAN Animal Health Trust Fund (AAHTF)

•     BPMSOH sebagai laboratorium sertifikasi obat hewan rujukan di ASEAN

•     Menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagipetani, penyuluh, koperasi pertaniandan UKM ASEAN

•     Penerapan standard SPS yang telah disepakati baik di tingkat regional maupun internasional guna mendukung keamanan pangan di kawasan

•     Melakukan berbagai kerjasama penelitian dan pengembangan dengan sesama Negara anggota ASEAN, ASEAN dengan mitra dialog dan lembaga pemerintah dan non pemerintah.

 

Benarkah setelah 1 Januari 2016 akan terjadi banjir barang-barang impor dari negara anggota ASEAN?

Masih adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa setelah tanggal 1 Januari 2016 akan terjadi banjir barang-barang impor dari negara anggota ASEAN adalah persepsi yang keliru, kenapa ?

Karena sebetulnya aliran bebas barang (Free Flow of Goods), bagi 6 (enam) negara  ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina, Brunai, dan Singapura), sudah dihapuskan tariff bea masuknya sejak tanggal 1 Januari 2010 (0%). Jadi ASEAN Free Trade Area/AFTA) sudah berlangsung sejak 4 (empat) tahun. Hal ini berpedoman kepada Protocol ASEAN untuk barang/produk yang masuk kategori Inclusion List. Sementara bagi 4 (empat) negara ASEAN lainnya(Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) menerapkan Tarif Bea Masuk yang berlaku penuh 1 Januari 2015. Khusus untuk produk beras dan gula, Indonesia masih diperbolehkan menerapkan tarif bea masuk yang tinggi, hal ini berpedoman kepada Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar (waiver).

Dengan demikian, pasca tanggal 1 Januari 2016 tidak akan terjadi banjir barang impor negara-negara ASEAN karena memang saat ini juga kita sudah menjalankan AFTA.

 

ASEAN Good Agricutural Practices (ASEAN GAP)

Mengenai ASEAN GAP, negara anggota ASEAN sudah mulai uji coba pada beberapa produk hortikultura yaitu mangga, manggis, salak, melon, alpukatdan papaya di beberapa propinsi. Sedangkan mekanisme sertifikasinya masih dibahas dalam forum ASEAN.

berita lain