berita
Mewujudkan Sistem Pertanian Kakao Berkelanjutan Indonesia.
pengembangan kakao Indonesia bukan hanya pekerjaan Kementerian Pertanian saja, akan tetapi melibatkan juga para pemangku kepentingan lainnya, sehingga dituntut koordinasi dan kerjasama.

Kamis, 16 Apr 2015


Jakarta, PPHP-News; Tuntutan jaminan mutu produk olahan hasil pertanian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya wawasan konsumen terhadap keamanan pangan.   Selain itu, ada kecenderungan masyarakat dunia, bahwa produk yang yang dikonsumsi, harus diproduksi setelah melalui persyaratan kelestarian lingkungan.  Begitupula halnya dengan komoditi kakao, kelestarian produksi kakao merupakan salah satu persyaratan yang akan diminta konsumen. 

Dalam Lokakarya Mengoptimalkan Kemitraan Menuju Kakao Berkelanjutan Indonesia tanggal 15 April 2015 yang dibuka Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura Kemenko Bidang Perekonomian RI, menjelaskan bahwa pengembangan kakao Indonesia bukan hanya pekerjaan  Kementerian Pertanian saja, akan tetapi melibatkan juga para pemangku kepentingan lainnya, sehingga dituntut koordinasi dan kerjasama.

Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar Ditjen Perkebunan dalam paparannya menyampaikan bahwa untuk pengembangan kakao, tahun ini Ditjen Perkebunan mendapat alokasi anggaran sebesar 1,3 Trilyun rupiah,  Anggaran sebesar itu bertujuan agar mampu meningkatkan produksi kakao Indonesia menjadi penghasil kakao  terbesar dunia.  Pengembangan Kakao Berkelanjutan akan dilaksanakan di 15 Provinsi sentra produksi kakao Indonesia.  Dalam persiapan pelaksanaannya Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan lain agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Cacao Susttinability partnership (CSP) dengan dukungan anggotanya telah berkomitmen untuk mendukung dan bersinergi  dengan Pemerintah mensukseskan program pengembangan kakao berkelanjutan.  CSP adalah forum public/swasta yang bekerja sama dan terlibat aktif demi kemajuan pengembangan kakao di Indonesia.   CSP menaungi sebagian pemangku kepentingan besar komoditi kakao.  Usulan kerjasama CSP dan Kementerian pertanian meliputi:
1. Usulan pengorganisasian kerjasama
2. Usulan prinsip dan peran meliputi kegiatan: Replanting (Peremajaan); Rehabilitasi; Intercroping kakao dan kelapa; Intensifikasi dan Penguatan Institusi.

Direktorat Mutu dan Standardisasi Ditjen PPHP Kementerian Pertanian, menyadari untuk mewujudkan pertanian kakao yang berkelanjutan (sustainable) dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perkakaoan dunia, maka diperlukan suatu sistem standar yang meliputi prinsip dan kriteria pertanian kakao berkelanjutan. Standar tersebut yang kini masih berupa draft adalah Sistem Sertifikasi Kakao Indonesia Berkelanjutan (Indonesia Sustainable Cocoa /ISCocoa). Sistem Sertifikasi ISCocoa merupakan program sertifikasi yang menggunakan pendekatan berbasis resiko serta perbaikan terus menerus.  Sistem dirancang untuk mengapresiasi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak yang disertifikasi, untuk meningkatkan dampak positif dari praktek berkelanjutan dalam sistem produksi.

Ruang lingkup Sistem sertifikasi meliputi :
a. Standar ISCocoa untuk Sertifikasi Budidaya dan Pengelolaan  Kakao Berkelanjutan
b. Standar ISCocoa untuk Sertifikasi Rantai Pasok

Prinsip ISCocoa untuk Sertifikasi Budidaya dan Pengelolaan  Kakao Berkelanjutan terdiri atas:
1. Legalitas Lahan dan Pengelolaan Kebun
2. Penerapan Pedoman Teknis Budidaya, Panen dan Pasca Panen
3. Ketelusuran Produk
4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja.
5. Konservasi Sumberdaya Alam Dan Keanekaragaman Hayati
6. Pengelolaan Sertifikasi Berbasis Kelompok
7. Pengelolaan Sertifikasi Berbasis Pelaku Usaha Tunggal
8. Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan
9. Pelabelan dan Penggunaan Logo
10. Keluhan Pelanggan

Upaya mewujudkan Pertanian Kakao Berkelanjutan Indonesia bersinergi dengan  peningkatan mutu kakao akan meningkatkan nilai tambah produk kakao, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani kakao. (Yn, Dit Mustan)
 

Jakarta, PPHP-News; Tuntutan jaminan mutu produk olahan hasil pertanian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya wawasan konsumen terhadap keamanan pangan.   Selain itu, ada kecenderungan masyarakat dunia, bahwa produk yang yang dikonsumsi, harus diproduksi setelah melalui persyaratan kelestarian lingkungan.  Begitupula halnya dengan komoditi kakao, kelestarian produksi kakao merupakan salah satu persyaratan yang akan diminta konsumen. 

Dalam Lokakarya Mengoptimalkan Kemitraan Menuju Kakao Berkelanjutan Indonesia tanggal 15 April 2015 yang dibuka Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura Kemenko Bidang Perekonomian RI, menjelaskan bahwa pengembangan kakao Indonesia bukan hanya pekerjaan  Kementerian Pertanian saja, akan tetapi melibatkan juga para pemangku kepentingan lainnya, sehingga dituntut koordinasi dan kerjasama.

Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar Ditjen Perkebunan dalam paparannya menyampaikan bahwa untuk pengembangan kakao, tahun ini Ditjen Perkebunan mendapat alokasi anggaran sebesar 1,3 Trilyun rupiah,  Anggaran sebesar itu bertujuan agar mampu meningkatkan produksi kakao Indonesia menjadi penghasil kakao  terbesar dunia.  Pengembangan Kakao Berkelanjutan akan dilaksanakan di 15 Provinsi sentra produksi kakao Indonesia.  Dalam persiapan pelaksanaannya Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan lain agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Cacao Susttinability partnership (CSP) dengan dukungan anggotanya telah berkomitmen untuk mendukung dan bersinergi  dengan Pemerintah mensukseskan program pengembangan kakao berkelanjutan.  CSP adalah forum public/swasta yang bekerja sama dan terlibat aktif demi kemajuan pengembangan kakao di Indonesia.   CSP menaungi sebagian pemangku kepentingan besar komoditi kakao.  Usulan kerjasama CSP dan Kementerian pertanian meliputi:
1. Usulan pengorganisasian kerjasama
2. Usulan prinsip dan peran meliputi kegiatan: Replanting (Peremajaan); Rehabilitasi; Intercroping kakao dan kelapa; Intensifikasi dan Penguatan Institusi.

Direktorat Mutu dan Standardisasi Ditjen PPHP Kementerian Pertanian, menyadari untuk mewujudkan pertanian kakao yang berkelanjutan (sustainable) dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perkakaoan dunia, maka diperlukan suatu sistem standar yang meliputi prinsip dan kriteria pertanian kakao berkelanjutan. Standar tersebut yang kini masih berupa draft adalah Sistem Sertifikasi Kakao Indonesia Berkelanjutan (Indonesia Sustainable Cocoa /ISCocoa). Sistem Sertifikasi ISCocoa merupakan program sertifikasi yang menggunakan pendekatan berbasis resiko serta perbaikan terus menerus.  Sistem dirancang untuk mengapresiasi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak yang disertifikasi, untuk meningkatkan dampak positif dari praktek berkelanjutan dalam sistem produksi.

Ruang lingkup Sistem sertifikasi meliputi :
a. Standar ISCocoa untuk Sertifikasi Budidaya dan Pengelolaan  Kakao Berkelanjutan
b. Standar ISCocoa untuk Sertifikasi Rantai Pasok

Prinsip ISCocoa untuk Sertifikasi Budidaya dan Pengelolaan  Kakao Berkelanjutan terdiri atas:
1. Legalitas Lahan dan Pengelolaan Kebun
2. Penerapan Pedoman Teknis Budidaya, Panen dan Pasca Panen
3. Ketelusuran Produk
4. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja.
5. Konservasi Sumberdaya Alam Dan Keanekaragaman Hayati
6. Pengelolaan Sertifikasi Berbasis Kelompok
7. Pengelolaan Sertifikasi Berbasis Pelaku Usaha Tunggal
8. Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan
9. Pelabelan dan Penggunaan Logo
10. Keluhan Pelanggan

Upaya mewujudkan Pertanian Kakao Berkelanjutan Indonesia bersinergi dengan  peningkatan mutu kakao akan meningkatkan nilai tambah produk kakao, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani kakao. (Yn, Dit Mustan)
 

berita lain