berita
Menyongsong Pemberlakukan Peraturan Menteri Pertanian No. 67/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao
Dekaindo menyelenggarakan lokakarya Menyongsong Pemberlakukan Peraturan Menteri Pertanian No. 67/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao

Jumat, 29 Mei 2015


PPHP News. Dewan Kakao Indonesia menyelenggarakan lokakarya Menyongsong Pemberlakukan Peraturan Menteri Pertanian No. 67/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Garden Palace, Surabaya pada tanggal 27 Mei 2015. Sesuai dengan permintaan Dekaindo, pertemuan ini dibuka oleh Direktur Mutu dan Standardisasi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang juga bertindak sebagai pembicara tunggal dalam pertemuan tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada semua stakeholder perkakaoan menyongsong implementasi Permentan 67/2014 yang akan efektif berlaku pada bulan Mei 2015 agar kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dapat diantisipasi.

Bertindak sebagai moderator dalam pertemuan ini adalah Bapak Zulhefi Sikumbang dari Asosiasi Eksportir Kakao Indonesia (Askindo).  Dalam pengantarnya moderator menyampaikan bahwa banyak investor kakao di Indonesia mengeluhkan sulitnya berinvestasi karena adanya regulasi yang menyulitkan seperti Bea Keluar dan PPN, sehingga terbitnya Permentan 67/2014 juga dikhawatirkan akan menghambat investasi tersebut. Pemaparan tentang Permentan 67/2014 disampaikan oleh Direktur Mutu dan Standardisasi. Dijelaskan tentang latar belakang Permentan 67/2014 tersebut diterbitkan diantara untuk meningkatkan daya saing kakao, memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan memudahkan penelusuran. Dalam Permentan ini diatur bahwa yang beredar hanya kakao yang memiliki Surat Keterangan Asal Lokasi Biji Kakao (SKAL-BK) yang akan diterbitkan oleh Unit Fermentasi dan Pemasaran Biji Kakao (UFPBK). Disadari bahwa  tantangan ke depan dalam implementasi  permentan ini sangat banyak, namun dengan semangat dan kerjasama dari semua pihak diyakini bahwa Permentan ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Diskusi yang berlangsung dengan penuh semangat dari peserta dapat diperoleh berbagai tanggapan dan masukan, diantaranya dukungan dan optimisme dari Bapak Maggarbarani mantan Dirjen Pekebunan untuk memperbaiki citra Indonesia sebagai produsen kakao terbesar ke-3 dunia, pentingnya komitmen dari semua pihak karena kalau tidak ada komitmen maka Permentan ini tidak bisa berjalan apalagi ada indikasi terjandinya penurunan produksi turun. Sementara itu Ibu Musdalifah dari Kemenko Bidang Perekonomian menyampaikan dukungannya dan berjanji akan membantu mengkoordinir antar kementerian yang terkait untuk mendukung implementasi Permentan tersebut. 3,9 T dana yang disalurkan untuk sektor perkakaoan menunjukkan bahwa kakao memang merupakan komoditas strategis disamping cengkeh, karet dan kopi. Pada dasarnya semua stakeholder sudah paham bahwa banyak persoalan yang harus dibenahi, namun belum ada pembagian tugas yang jelas bahwa dari sisi pemerintah maupun pelau usaha, sehingga perbaikan mutu dan peningkatan produksi harus dilakukan secar terkoordinir. Perwakilan dari Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) menyatakan bahwa Permentan ini silahkan berjalan yang terpenting tidak merugikan petani.  Apabila untuk perbaikan tentu petani akan melakukannya, asalkan dari pedagang, industri dan eksportir juga memberikan perhargaan terhadap kerja yang sudah dilakukan petani dalam bentuk peningkatan harga.Perwakilan dari PTPN XII menyatakan bahwa bentuk pengaturan dalam Permentan 67/2014 ini hampir sama dengan pengaturan kayu.  Pada awalnya dianggap sulit, namun dengan komitmen yang tinggi dari semua stakeholder peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Maka kunci dari penerapan Permentan ini adalah komitmen dari semua pihak. PTPN XII sudah melakukan perbaikan mutu kakao sejak dulu, sehingga bisa mendapat harga premium di pasar luar negeri. Walaupun untuk perbaikan mutu ini PTPN XII mengeluarkan biaya yang cukup besar, namun yang cukup memberatkan adalah aturan PPN dan bea keluar.   Perwakilan Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) Bapak Sindra menyampaikan bahwa tujuan Permentan ini sudah sangat baik dan seharusnya sudah dimulai sejak kakao mulai dikembangakan di Indonesia.  Saat ini kapasitas industri yang tersedia 800 ribu ton dan baru terpenuhi 60 % dari kapasitas tersebut sehingga disamping perbaiakna mutu peningkatan produktivitas sangat mendesak dilakukan. Perwakilan dari Barry Calabau ibu Ani menyatakan bahwa untuk suksesnya Permentan ini perlu komitmen semua pihak dan juga perlu kepastian independensi OKKPD dalam melakukan pengujian dan sertifikasi.  Selama ini perusahaannya sudah menerapkan perbedaaan harga untuk produk yang berkualitas sehingga kalau ada upaya perbaikan mutu maka perusahaan sangat mendukung. Bapak Halim mantan anggota Askindo Makasar menyampaikan bahwa sebagai kunci suksesnya Permentan ini adalah terbentuknya UFPBK, maka perlu sentuhan pemerintah agar UFPBK tersebut dapat segera terbentuk.  Selain perbaikan mutu, peningkatan produktivitas harus segera dilakukan karena dari informasi dilapangan produktivitas kakao Indonesia hanya sekitar 700 kg/ha sedangkan negara lain berkisar 1, 4 jt ton/ha- 2 ton/ha. Peran lembaga penelitian harus ditingkatkan agar  diperoleh temuan-temuan yang bisa diamnfaatkan petani untuk peningkatan produksi dan mutu.  Dari pengalaman selama ini perbaikan mutu sudah banyak dilakukan namun tidak terarah dan terkoordinasi sehingga hasilnya tidak terlihat. Perwakilan PT. Mars  menyampaikan bahwa penanganan pasca panen sangat penting dan sangat menentukan mutu dan tidak hanya  fermentasi.  Untuk perbaikan mutu dan produktivitas, maka harus ada contoh yang baik bagi petani, karena budaya petani Indonesia masih sulit melakukan hal baru kalau belum ada contoh yang sukses.  Untuk iitu perubahan jiwa bisnis petani harus pula dikembangkan. Pimpinan Puslit Kopi dan Kakao Jember, Bapak Misnawi menyampaikan bahwa kemungkinan besar rendahnya produktivitas kakao adalah karena lahan sudah dieksploitasi sejak lama, dan jarang dilakukan pemupukan. Ditegaskan bahwa peningkatan mutu memamg tidak terkait langsung dengan peningkatan produktivitas  namun tidka berarti bahwa karena focus perbaikan produktivitas perbaikan mutu diabaikan.  gsg terkait dg peningkatan mutu, tp bukan berarti karn produktivitas rendah mutu diabaikan.  Maka yang terpenting adalah komitmen, mau atau tidak mau melakukan  perubahan. Ibu Subiyanti dari Dekaindo menyampaikan perlu melibatkan perbankan dan Kementrian UKM bagi permodalan UFPBK serta peningkatan kompetensi OKKPD.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan dan diskusi yang dilakukan adalah bahwa Permentan ini pada dasarnya sangat diperlukan untuk perbaikan mutu kakao Indonesia. Untuk suksesnya implementasi permentan tersebut maka hal utama yang paling menentukan adalah komitmen dari semua pihak karena kalau tidak ada komitmen maka Permentan ini akan sulit dilaksanakan.  Melihat permasalahan kakao di lapangan saat ini, disamping perbaikan mutu, peningkatan produktivitas juga sangat mendesak untuk dilakukan, sehingga upaya tersebut harus berjalan secara bersama-sama dan saling mendukung, karena perbaikan mutu akan dapat berhasil dengan baik jika didukung oleh perbaikan produktivitas di hulu (Netra edited by wwnhs).

PPHP News. Dewan Kakao Indonesia menyelenggarakan lokakarya Menyongsong Pemberlakukan Peraturan Menteri Pertanian No. 67/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Garden Palace, Surabaya pada tanggal 27 Mei 2015. Sesuai dengan permintaan Dekaindo, pertemuan ini dibuka oleh Direktur Mutu dan Standardisasi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang juga bertindak sebagai pembicara tunggal dalam pertemuan tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada semua stakeholder perkakaoan menyongsong implementasi Permentan 67/2014 yang akan efektif berlaku pada bulan Mei 2015 agar kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dapat diantisipasi.

Bertindak sebagai moderator dalam pertemuan ini adalah Bapak Zulhefi Sikumbang dari Asosiasi Eksportir Kakao Indonesia (Askindo).  Dalam pengantarnya moderator menyampaikan bahwa banyak investor kakao di Indonesia mengeluhkan sulitnya berinvestasi karena adanya regulasi yang menyulitkan seperti Bea Keluar dan PPN, sehingga terbitnya Permentan 67/2014 juga dikhawatirkan akan menghambat investasi tersebut. Pemaparan tentang Permentan 67/2014 disampaikan oleh Direktur Mutu dan Standardisasi. Dijelaskan tentang latar belakang Permentan 67/2014 tersebut diterbitkan diantara untuk meningkatkan daya saing kakao, memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan memudahkan penelusuran. Dalam Permentan ini diatur bahwa yang beredar hanya kakao yang memiliki Surat Keterangan Asal Lokasi Biji Kakao (SKAL-BK) yang akan diterbitkan oleh Unit Fermentasi dan Pemasaran Biji Kakao (UFPBK). Disadari bahwa  tantangan ke depan dalam implementasi  permentan ini sangat banyak, namun dengan semangat dan kerjasama dari semua pihak diyakini bahwa Permentan ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Diskusi yang berlangsung dengan penuh semangat dari peserta dapat diperoleh berbagai tanggapan dan masukan, diantaranya dukungan dan optimisme dari Bapak Maggarbarani mantan Dirjen Pekebunan untuk memperbaiki citra Indonesia sebagai produsen kakao terbesar ke-3 dunia, pentingnya komitmen dari semua pihak karena kalau tidak ada komitmen maka Permentan ini tidak bisa berjalan apalagi ada indikasi terjandinya penurunan produksi turun. Sementara itu Ibu Musdalifah dari Kemenko Bidang Perekonomian menyampaikan dukungannya dan berjanji akan membantu mengkoordinir antar kementerian yang terkait untuk mendukung implementasi Permentan tersebut. 3,9 T dana yang disalurkan untuk sektor perkakaoan menunjukkan bahwa kakao memang merupakan komoditas strategis disamping cengkeh, karet dan kopi. Pada dasarnya semua stakeholder sudah paham bahwa banyak persoalan yang harus dibenahi, namun belum ada pembagian tugas yang jelas bahwa dari sisi pemerintah maupun pelau usaha, sehingga perbaikan mutu dan peningkatan produksi harus dilakukan secar terkoordinir. Perwakilan dari Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) menyatakan bahwa Permentan ini silahkan berjalan yang terpenting tidak merugikan petani.  Apabila untuk perbaikan tentu petani akan melakukannya, asalkan dari pedagang, industri dan eksportir juga memberikan perhargaan terhadap kerja yang sudah dilakukan petani dalam bentuk peningkatan harga.Perwakilan dari PTPN XII menyatakan bahwa bentuk pengaturan dalam Permentan 67/2014 ini hampir sama dengan pengaturan kayu.  Pada awalnya dianggap sulit, namun dengan komitmen yang tinggi dari semua stakeholder peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Maka kunci dari penerapan Permentan ini adalah komitmen dari semua pihak. PTPN XII sudah melakukan perbaikan mutu kakao sejak dulu, sehingga bisa mendapat harga premium di pasar luar negeri. Walaupun untuk perbaikan mutu ini PTPN XII mengeluarkan biaya yang cukup besar, namun yang cukup memberatkan adalah aturan PPN dan bea keluar.   Perwakilan Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) Bapak Sindra menyampaikan bahwa tujuan Permentan ini sudah sangat baik dan seharusnya sudah dimulai sejak kakao mulai dikembangakan di Indonesia.  Saat ini kapasitas industri yang tersedia 800 ribu ton dan baru terpenuhi 60 % dari kapasitas tersebut sehingga disamping perbaiakna mutu peningkatan produktivitas sangat mendesak dilakukan. Perwakilan dari Barry Calabau ibu Ani menyatakan bahwa untuk suksesnya Permentan ini perlu komitmen semua pihak dan juga perlu kepastian independensi OKKPD dalam melakukan pengujian dan sertifikasi.  Selama ini perusahaannya sudah menerapkan perbedaaan harga untuk produk yang berkualitas sehingga kalau ada upaya perbaikan mutu maka perusahaan sangat mendukung. Bapak Halim mantan anggota Askindo Makasar menyampaikan bahwa sebagai kunci suksesnya Permentan ini adalah terbentuknya UFPBK, maka perlu sentuhan pemerintah agar UFPBK tersebut dapat segera terbentuk.  Selain perbaikan mutu, peningkatan produktivitas harus segera dilakukan karena dari informasi dilapangan produktivitas kakao Indonesia hanya sekitar 700 kg/ha sedangkan negara lain berkisar 1, 4 jt ton/ha- 2 ton/ha. Peran lembaga penelitian harus ditingkatkan agar  diperoleh temuan-temuan yang bisa diamnfaatkan petani untuk peningkatan produksi dan mutu.  Dari pengalaman selama ini perbaikan mutu sudah banyak dilakukan namun tidak terarah dan terkoordinasi sehingga hasilnya tidak terlihat. Perwakilan PT. Mars  menyampaikan bahwa penanganan pasca panen sangat penting dan sangat menentukan mutu dan tidak hanya  fermentasi.  Untuk perbaikan mutu dan produktivitas, maka harus ada contoh yang baik bagi petani, karena budaya petani Indonesia masih sulit melakukan hal baru kalau belum ada contoh yang sukses.  Untuk iitu perubahan jiwa bisnis petani harus pula dikembangkan. Pimpinan Puslit Kopi dan Kakao Jember, Bapak Misnawi menyampaikan bahwa kemungkinan besar rendahnya produktivitas kakao adalah karena lahan sudah dieksploitasi sejak lama, dan jarang dilakukan pemupukan. Ditegaskan bahwa peningkatan mutu memamg tidak terkait langsung dengan peningkatan produktivitas  namun tidka berarti bahwa karena focus perbaikan produktivitas perbaikan mutu diabaikan.  gsg terkait dg peningkatan mutu, tp bukan berarti karn produktivitas rendah mutu diabaikan.  Maka yang terpenting adalah komitmen, mau atau tidak mau melakukan  perubahan. Ibu Subiyanti dari Dekaindo menyampaikan perlu melibatkan perbankan dan Kementrian UKM bagi permodalan UFPBK serta peningkatan kompetensi OKKPD.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan dan diskusi yang dilakukan adalah bahwa Permentan ini pada dasarnya sangat diperlukan untuk perbaikan mutu kakao Indonesia. Untuk suksesnya implementasi permentan tersebut maka hal utama yang paling menentukan adalah komitmen dari semua pihak karena kalau tidak ada komitmen maka Permentan ini akan sulit dilaksanakan.  Melihat permasalahan kakao di lapangan saat ini, disamping perbaikan mutu, peningkatan produktivitas juga sangat mendesak untuk dilakukan, sehingga upaya tersebut harus berjalan secara bersama-sama dan saling mendukung, karena perbaikan mutu akan dapat berhasil dengan baik jika didukung oleh perbaikan produktivitas di hulu (Netra edited by wwnhs).

berita lain