berita
Kementerian Pertanian telah mengeluarkan peraturan tentang Cara Produksi Kopi Luwak
Kementerian Pertanian telah mengeluarkan peraturan tentang Cara Produksi Kopi Luwak

Rabu, 08 Jul 2015


Jakarta, PPHP-News; Kementerian Pertanian telah mengeluarkan permentan Tentang Cara Produksi Kopi Luwak Melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan. Dalam Permentan ini ditetapkan standar teknis produksi kopi luwak baik pada sarana-prasarana dan bahan maupun kegiatan pada setiap tahapan proses produksi yang dilakukan. Standar produk yang diacu adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Kopi (SNI 01-2907-2008).

Hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya permentan tersebut adalah kopi luwak merupakan produk kopi khas Indonesia dan sudah terkenal di dunia internasional yang diperoleh dengan cara mengumpulkan biji kopi yang keluar bersama kotoran (feses) luwak. Pada mulanya kopi luwak diperoleh dari luwak liar yang hidup secara alamiah. Akan tetapi semakin meningkatnya permintaan pasar, maka kopi yang diproduksi dengan luwak saat ini lebih banyak diperoleh dari luwak yang dipelihara.

Saat ini kopi luwak Indonesia menduduki harga tertinggi di antara semua jenis produk kopi, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Tingginya permintaan konsumen terhadap kopi luwak dengan harga yang tinggi, maka akhir-akhir ini timbul kreativitas masyarakat untuk memproduksi kopi luwak secara cepat. Hal tersebut berpotensi merugikan konsumen dan citra produk kopi luwak Indonesia.

Kopi luwak yang diproduksi secara cepat pada umumnya mempunyai kualitas kopi yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan ditemukan adanya pemalsuan atau pencampuran biji kopi luwak dan non luwak. Hal ini sangat merugikan konsumen. Terlebih lagi apabila diproduksi dengan cara-cara yang tidak memenuhi prinsip kesejahteraan hewan dan kehalalan yang dapat merusak citra kopi luwak Indonesia. Untuk itu pemerintah telah mengatur cara produksi kopi luwak, tidak saja agar memenuhi prinsip kesejahteraan hewan, tetapi juga memenuhi prinsip lainnya yaitu kehalalan produk, keamanan pangan dan kelestarian lingkungan. Aturan tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian RI pada tanggal 16 Juni 2015 melalui Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015. (M)

Jakarta, PPHP-News; Kementerian Pertanian telah mengeluarkan permentan Tentang Cara Produksi Kopi Luwak Melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan. Dalam Permentan ini ditetapkan standar teknis produksi kopi luwak baik pada sarana-prasarana dan bahan maupun kegiatan pada setiap tahapan proses produksi yang dilakukan. Standar produk yang diacu adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Kopi (SNI 01-2907-2008).

Hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya permentan tersebut adalah kopi luwak merupakan produk kopi khas Indonesia dan sudah terkenal di dunia internasional yang diperoleh dengan cara mengumpulkan biji kopi yang keluar bersama kotoran (feses) luwak. Pada mulanya kopi luwak diperoleh dari luwak liar yang hidup secara alamiah. Akan tetapi semakin meningkatnya permintaan pasar, maka kopi yang diproduksi dengan luwak saat ini lebih banyak diperoleh dari luwak yang dipelihara.

Saat ini kopi luwak Indonesia menduduki harga tertinggi di antara semua jenis produk kopi, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Tingginya permintaan konsumen terhadap kopi luwak dengan harga yang tinggi, maka akhir-akhir ini timbul kreativitas masyarakat untuk memproduksi kopi luwak secara cepat. Hal tersebut berpotensi merugikan konsumen dan citra produk kopi luwak Indonesia.

Kopi luwak yang diproduksi secara cepat pada umumnya mempunyai kualitas kopi yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan ditemukan adanya pemalsuan atau pencampuran biji kopi luwak dan non luwak. Hal ini sangat merugikan konsumen. Terlebih lagi apabila diproduksi dengan cara-cara yang tidak memenuhi prinsip kesejahteraan hewan dan kehalalan yang dapat merusak citra kopi luwak Indonesia. Untuk itu pemerintah telah mengatur cara produksi kopi luwak, tidak saja agar memenuhi prinsip kesejahteraan hewan, tetapi juga memenuhi prinsip lainnya yaitu kehalalan produk, keamanan pangan dan kelestarian lingkungan. Aturan tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian RI pada tanggal 16 Juni 2015 melalui Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015. (M)

berita lain