berita
Peraturan Menteri Pertanian tentang Cara Produksi Luwak
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian telah melakukan konferensi pers terkait Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 Tentang Cara Produksi Kopi Luwak

Jumat, 10 Jul 2015


Jakarta, PPHP-News; Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Ir. Yusni Emilia Harahap, MM telah melakukan konferensi pers terkait Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 Tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan, di Cikole – Lembang pada tanggal 9 Juli 2015. Dalam konferensi tersebut hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Ir. Mukti Sardjono, M.Sc, serta Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi, Ditjen PPHP Ir. Jamil Musanif.  Permentan tersebut mengacu pada prinsip kesejahteraan hewan, kehalalan produk, keamanan pangan dan kelestarian lingkungan.

Prinsip kesejahteraan hewan yang digunakan berdasarkan kepada 5 (lima) prinsip kebebasan hewan (Five Freedom) yang diterapkan sebagai standar minimal kesejahteraan hewan, yaitu hewan luwak yang dilibatkan dalam sistem produksi kopi luwak harus terjamin kesejahteraannya dengan cara menerapkan prinsip kesejahteraan hewan meliputi: a. bebas dari rasa lapar dan haus; b. bebas dari rasa sakit, cidera, dan penyakit; c. bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; d. bebas dari rasa takut dan tertekan; e. bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminyaPrinsip kesejahteraan hewan sebagaimana tersebut di atas diterapkan pada proses produksi kopi luwak melalui kegiatan sebagai berikut: a. penempatan dan pengandangan; b. pemeliharaan dan perawatan; c. pengembalian luwak ke habitat alam.

Prinsip kehalalan produksi kopi luwak mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kopi Luwak yang menetapkan bahwa kopi luwak adalah mutanajjis (barang terkena najis), bukan najis dan halal setelah disucikan. Kopi luwak yang dimaksud adalah kopi yang berasal dari biji buah kopi yang dimakan oleh luwak kemudian keluar bersama kotorannya dengan syarat: a. biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk; b. dapat tumbuh jika ditanam kembali.

Prinsip keamanan pangan untuk kopi luwak dimaksudkan untuk menjaga kopi luwak tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Keamanan pangan kopi luwak tersebut dapat dilakukan melalui: sanitasi, penerapan sistem jaminan mutu produk kopi luwak dan jaminan produk halal sesuai dengan persyaratan.

Prinsip kelestarian lingkungan mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa lingkungan hidup dikelola agar fungsinya tetap lestari melalui serangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Upaya pengelolaan meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup antara lain: (1) tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; (2) terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; (3) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; (4) tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; (5) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. (M)

Jakarta, PPHP-News; Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Ir. Yusni Emilia Harahap, MM telah melakukan konferensi pers terkait Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 Tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan, di Cikole – Lembang pada tanggal 9 Juli 2015. Dalam konferensi tersebut hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Ir. Mukti Sardjono, M.Sc, serta Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi, Ditjen PPHP Ir. Jamil Musanif.  Permentan tersebut mengacu pada prinsip kesejahteraan hewan, kehalalan produk, keamanan pangan dan kelestarian lingkungan.

Prinsip kesejahteraan hewan yang digunakan berdasarkan kepada 5 (lima) prinsip kebebasan hewan (Five Freedom) yang diterapkan sebagai standar minimal kesejahteraan hewan, yaitu hewan luwak yang dilibatkan dalam sistem produksi kopi luwak harus terjamin kesejahteraannya dengan cara menerapkan prinsip kesejahteraan hewan meliputi: a. bebas dari rasa lapar dan haus; b. bebas dari rasa sakit, cidera, dan penyakit; c. bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; d. bebas dari rasa takut dan tertekan; e. bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminyaPrinsip kesejahteraan hewan sebagaimana tersebut di atas diterapkan pada proses produksi kopi luwak melalui kegiatan sebagai berikut: a. penempatan dan pengandangan; b. pemeliharaan dan perawatan; c. pengembalian luwak ke habitat alam.

Prinsip kehalalan produksi kopi luwak mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kopi Luwak yang menetapkan bahwa kopi luwak adalah mutanajjis (barang terkena najis), bukan najis dan halal setelah disucikan. Kopi luwak yang dimaksud adalah kopi yang berasal dari biji buah kopi yang dimakan oleh luwak kemudian keluar bersama kotorannya dengan syarat: a. biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk; b. dapat tumbuh jika ditanam kembali.

Prinsip keamanan pangan untuk kopi luwak dimaksudkan untuk menjaga kopi luwak tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Keamanan pangan kopi luwak tersebut dapat dilakukan melalui: sanitasi, penerapan sistem jaminan mutu produk kopi luwak dan jaminan produk halal sesuai dengan persyaratan.

Prinsip kelestarian lingkungan mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa lingkungan hidup dikelola agar fungsinya tetap lestari melalui serangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Upaya pengelolaan meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup antara lain: (1) tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; (2) terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; (3) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; (4) tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; (5) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. (M)

berita lain