berita
Pemerintah Komitmen Tahun ini Tidak Impor Beras
Jakarta (27/8), PPHP news : Pemerintah menegaskan tidak akan mengimpor beras. Menurut Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman, tahun ini pemerintah tidak akan impor beras karena produksi padi cukup apalagi ada kesanggupan petani untuk menyediakan beras untuk cadangan Perum Bulog.

Kamis, 27 Ags 2015


Dalam arahannya di Rapat Upaya Khusus Perberasan Rabu (26/8/15) lalu, pemerintah optimis swasembada beras sampai tiga tahun kedepan bisa dicapai. Target produksi padi tahun ini diharapkan bisa menembus angka 75,5 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara minimal dengan 46,8 juta ton beras. Ia menjelaskan, “Pemerintah tidak melakukan impor beras karena sudah memasuki musim panen raya meski mundur dan ada gangguan kekeringan. Tetapi kami optimis produksi diprediksi meningkat 5-10%”. Amran merinci, peningkatan produksi bisa dicapai karena adanya penambahan jumlah luas lahan pertanaman sekitar 700 ribu ha dibandingkan tahun lalu. Sehingga total luas tanam tahun ini diperkirakan mencapai 8,7-8,8 juta ha.

Seperti diberitakan sebelumnya, optimisme Mentan terhadap capaian produksi beras itu disampaikan dihadapan ribuan petani dan pelaku usaha penggilingan padi pada rapat akbar yang digelar Kementan Rabu lalu. Rapat itu juga ditujukan untuk mensinergikan target produksi padi sebesar 75,56 juta ton GKG antara kebijakan Kementan dengan realisasi di lapangan khususnya dengan petani padi dan pengelola usaha penggilingan padi.

Pada Oktober mendatang apabila terealisasi tambahan produksi dari hasil panen petani sebanyak 1 juta ton, maka hasil keseluruhan September-Oktober menjadi sekitar 2,4 juta ton yang siap diserap oleh Bulog. Komitmen pengelola usaha penggilingan padi pada September sebesar 1,4 juta ton siap dipasok ke Bulog. Dalam rapat itu juga dilakukan penandatanganan komitmen pengelola usaha penggilingan padi bersama petani untuk menjual gabah dan berasnya kepada Bulog untuk menjaga stok beras pemerintah.

Sementara itu Ketua Perpadi (Persatuan Penggilingan Padi Indonesia) Soetarto Alimoeso, dalam kesempatan itu menjelaskan perihal impor beras atau tidaknya tidak hanya dilihat dari sejauh mana terjadi peningkatan produksi, tapi juga sangat tergantung seberapa jauh kapasitas pengadaan Bulog. Stok beras dan menjadi cadangan beras nasional berada di gudang Perum Bulog. Sehingga menurut Mantan Dirut Bulog itu, Pemerintah harus memperkuat peran dan kapasitas Bulog agar mampu menyerap gabah petani.

Peran Bulog untuk melakukan pengadaan beras/gabah di dalam negeri sangat besar. Tahun ini pemerintah menargetkan Bulog bisa menyerap hingga 4 juta ton beras. Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti menyebutkan, untuk mendukung pengadaan beras dalam negeri, Presiden telah menugaskan Bulog untuk membeli gabah petani dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbaru yaitu Inpres No.5/2015. Pihaknya mengaku siap menjadi stabilisator harga saat harga turun pada musim panen raya tiba. “Terbitnya Inpres HPP baru ini, kami optimis dapat memenuhi target pengadaan gabah/beras sebesar 2,5 juta hingga 2,75 juta ton tahun ini dari pengadaan dalam negeri, sehingga tidak perlu impor” katanya. (Rtz)

Dalam arahannya di Rapat Upaya Khusus Perberasan Rabu (26/8/15) lalu, pemerintah optimis swasembada beras sampai tiga tahun kedepan bisa dicapai. Target produksi padi tahun ini diharapkan bisa menembus angka 75,5 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara minimal dengan 46,8 juta ton beras. Ia menjelaskan, “Pemerintah tidak melakukan impor beras karena sudah memasuki musim panen raya meski mundur dan ada gangguan kekeringan. Tetapi kami optimis produksi diprediksi meningkat 5-10%”. Amran merinci, peningkatan produksi bisa dicapai karena adanya penambahan jumlah luas lahan pertanaman sekitar 700 ribu ha dibandingkan tahun lalu. Sehingga total luas tanam tahun ini diperkirakan mencapai 8,7-8,8 juta ha.

Seperti diberitakan sebelumnya, optimisme Mentan terhadap capaian produksi beras itu disampaikan dihadapan ribuan petani dan pelaku usaha penggilingan padi pada rapat akbar yang digelar Kementan Rabu lalu. Rapat itu juga ditujukan untuk mensinergikan target produksi padi sebesar 75,56 juta ton GKG antara kebijakan Kementan dengan realisasi di lapangan khususnya dengan petani padi dan pengelola usaha penggilingan padi.

Pada Oktober mendatang apabila terealisasi tambahan produksi dari hasil panen petani sebanyak 1 juta ton, maka hasil keseluruhan September-Oktober menjadi sekitar 2,4 juta ton yang siap diserap oleh Bulog. Komitmen pengelola usaha penggilingan padi pada September sebesar 1,4 juta ton siap dipasok ke Bulog. Dalam rapat itu juga dilakukan penandatanganan komitmen pengelola usaha penggilingan padi bersama petani untuk menjual gabah dan berasnya kepada Bulog untuk menjaga stok beras pemerintah.

Sementara itu Ketua Perpadi (Persatuan Penggilingan Padi Indonesia) Soetarto Alimoeso, dalam kesempatan itu menjelaskan perihal impor beras atau tidaknya tidak hanya dilihat dari sejauh mana terjadi peningkatan produksi, tapi juga sangat tergantung seberapa jauh kapasitas pengadaan Bulog. Stok beras dan menjadi cadangan beras nasional berada di gudang Perum Bulog. Sehingga menurut Mantan Dirut Bulog itu, Pemerintah harus memperkuat peran dan kapasitas Bulog agar mampu menyerap gabah petani.

Peran Bulog untuk melakukan pengadaan beras/gabah di dalam negeri sangat besar. Tahun ini pemerintah menargetkan Bulog bisa menyerap hingga 4 juta ton beras. Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti menyebutkan, untuk mendukung pengadaan beras dalam negeri, Presiden telah menugaskan Bulog untuk membeli gabah petani dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbaru yaitu Inpres No.5/2015. Pihaknya mengaku siap menjadi stabilisator harga saat harga turun pada musim panen raya tiba. “Terbitnya Inpres HPP baru ini, kami optimis dapat memenuhi target pengadaan gabah/beras sebesar 2,5 juta hingga 2,75 juta ton tahun ini dari pengadaan dalam negeri, sehingga tidak perlu impor” katanya. (Rtz)

berita lain