berita
Bulog Beli Beras Petani Sesuai Dengan Kualitasnya
Jakarta (28/8), PPHP News : Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 5 Tahun 2015 sangat detail dan jelas mengatur harga sesuai kualitas gabah dan beras yang dihasilkan petani. Di dalam Inpres diatur persyaratan kualitas gabah terkait kadar air dan butir hampa atau kotoran. Begitu juga dengan beras diatur mengenai kadar air, derajat sosoh, broken dan butir menir.

Jumat, 28 Ags 2015


Inpres No 5 Tahun 2015 itu menyebutkan ketentuan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) terhadap Gabah Kering Panen (GKP) dari petani dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa maksimum 10 persen adalah Rp. 3.700 per kg di tingkat petani dan Rp. 3.750 per kg di penggilingan padi. Harga pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar air minum 14 persen dan kotoran maksimum 3 persen adalah Rp. 4.600 per kg di penggilingan atau Rp. 4.650 per kg di gudang Bulog.

Sementara itu untuk harga pembelian beras dengan kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen dan derajat sosoh minimum 95 persen dipatok dengan harga Rp. 7.300 per kg di gudang Perum Bulog. Penetapan HPP baru tersebut meningkat 10 persen dari HPP yang berlaku sebelumnya yaitu mengacu pada Inpres No.3 tahun 2012. Harga GKP dipatok tingkat Petani Rp. 3.300 per kg dan Rp. 3.350 per kg di penggilingan. Harga GKG di tingkat penggilingan padi Rp. 4.150 per kg dan Rp. 4.200 per kg di gudang Bulog dan untuk beras dipatok Rp. 6.600 per kg di gudang Bulog.

Inpres tersebut sebagai acuan pembelian HPP gabah dan beras petani yang akan dibeli oleh pemerintah melalui Perum Bulog. Namun kenyataannya posisi Perum Bulog sangat dilematis, harga HPP yang ditetapkan sulit untuk bisa menyerap secara maksimal gabah dan beras petani. Akhirnya Bulog diberi kebebasan untuk membeli gabah dan beras dengan berbagai kualitas dengan harga wajar dan diberikan ruang juga untuk menjadi bagian tata niaga berbagai kualitas beras. Hal ini menurut Perum Bulog, harga gabah di tingkat petani atau harga beras di pasaran akan terkoreksi sesuai dengan mekanisme yang dibangun.

Sejauh ini banyak pihak mengeluhkan pemberlakuan harga tunggal pada HPP yang dilakukan oleh Bulog. Mereka menginginkan harga gabah dan beras yang ditetapkan oleh pemerintah itu harus melihat kualitasnya. Bahkan ada yang mengusulkan pemerintah perlu mengeluarkan aturan pengganti dari penerapan HPP tunggal menjadi HPP beras atau gabah multikualitas. Harga multi kualitas yang dimaksud adalah patokan harga sesuai dengan jenis dan kualitas gabah atau beras yang dihasilkan petani. Pemberlakuan HPP multikualitas ini dapat memberikan dorongan bagi petani untuk meningkatkan produksi.

Selain ketentuan Inpres, Kementerian Pertanian sebenarnya sudah mengeluarkan pedoman dan acuan pemberlakuan HPP di luar kualitas sebagaimana ketentuan dalam Inpres. Pedoman itu tertuang dalam Permentan No 21 Tahun 2015 tentang pedoman harga pembelian gabah dan beras di luar kualitas oleh pemerintah. Sesuai Permentan itu, Gabah Kering Panen (GKP) di luar kualitas 2 dan 3 dengan kadar air 19-30 persen, kadar hampa 1-15 persen dipatok ditingkat penggilingan dengan harga Rp. 3.400 per kg. Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas GKS1, GKS2 dan GLK3 dengan kriteria masing-masing untuk kadar air 14-18 persen, kadar hampa 4-10 persen dipatok dengan harga Rp. 3.900-4.150 per kg.

Untuk harga beras di luar kualitas HPP di tingkat gudang Bulog, kualitas premium 1 dengan butir patah maksimal 10 persen dipatok dengan harga Rp. 7.700 per kg. Beras kualitas premium 2 dengan butir patah maksimal 15 persen dipatok dengan harga Rp. 7.500 per kg. Sedangkan beras dengan kualitas rendah, butir patah mencapai maksimal 25 persen dipatok dengan harga Rp. 7.150 per kg.

Permentan itu praktis mengatur ketentuan harga gabah dan beras diluar kualitas HPP dari petani yang harus dibeli oleh Bulog. Dengan begitu petani sebenarnya harus mengetahui bahwa Bulog bisa memberlakukan harga pembelian gabah dan beras petani sesuai dengan kualitas. Implikasi dari Permentan itu, Bulog mempunyai kebebasan membeli harga gabah dan beras dari petani bisa di atas atau di bawah HPP. (Rtz)

Inpres No 5 Tahun 2015 itu menyebutkan ketentuan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) terhadap Gabah Kering Panen (GKP) dari petani dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa maksimum 10 persen adalah Rp. 3.700 per kg di tingkat petani dan Rp. 3.750 per kg di penggilingan padi. Harga pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar air minum 14 persen dan kotoran maksimum 3 persen adalah Rp. 4.600 per kg di penggilingan atau Rp. 4.650 per kg di gudang Bulog.

Sementara itu untuk harga pembelian beras dengan kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen dan derajat sosoh minimum 95 persen dipatok dengan harga Rp. 7.300 per kg di gudang Perum Bulog. Penetapan HPP baru tersebut meningkat 10 persen dari HPP yang berlaku sebelumnya yaitu mengacu pada Inpres No.3 tahun 2012. Harga GKP dipatok tingkat Petani Rp. 3.300 per kg dan Rp. 3.350 per kg di penggilingan. Harga GKG di tingkat penggilingan padi Rp. 4.150 per kg dan Rp. 4.200 per kg di gudang Bulog dan untuk beras dipatok Rp. 6.600 per kg di gudang Bulog.

Inpres tersebut sebagai acuan pembelian HPP gabah dan beras petani yang akan dibeli oleh pemerintah melalui Perum Bulog. Namun kenyataannya posisi Perum Bulog sangat dilematis, harga HPP yang ditetapkan sulit untuk bisa menyerap secara maksimal gabah dan beras petani. Akhirnya Bulog diberi kebebasan untuk membeli gabah dan beras dengan berbagai kualitas dengan harga wajar dan diberikan ruang juga untuk menjadi bagian tata niaga berbagai kualitas beras. Hal ini menurut Perum Bulog, harga gabah di tingkat petani atau harga beras di pasaran akan terkoreksi sesuai dengan mekanisme yang dibangun.

Sejauh ini banyak pihak mengeluhkan pemberlakuan harga tunggal pada HPP yang dilakukan oleh Bulog. Mereka menginginkan harga gabah dan beras yang ditetapkan oleh pemerintah itu harus melihat kualitasnya. Bahkan ada yang mengusulkan pemerintah perlu mengeluarkan aturan pengganti dari penerapan HPP tunggal menjadi HPP beras atau gabah multikualitas. Harga multi kualitas yang dimaksud adalah patokan harga sesuai dengan jenis dan kualitas gabah atau beras yang dihasilkan petani. Pemberlakuan HPP multikualitas ini dapat memberikan dorongan bagi petani untuk meningkatkan produksi.

Selain ketentuan Inpres, Kementerian Pertanian sebenarnya sudah mengeluarkan pedoman dan acuan pemberlakuan HPP di luar kualitas sebagaimana ketentuan dalam Inpres. Pedoman itu tertuang dalam Permentan No 21 Tahun 2015 tentang pedoman harga pembelian gabah dan beras di luar kualitas oleh pemerintah. Sesuai Permentan itu, Gabah Kering Panen (GKP) di luar kualitas 2 dan 3 dengan kadar air 19-30 persen, kadar hampa 1-15 persen dipatok ditingkat penggilingan dengan harga Rp. 3.400 per kg. Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas GKS1, GKS2 dan GLK3 dengan kriteria masing-masing untuk kadar air 14-18 persen, kadar hampa 4-10 persen dipatok dengan harga Rp. 3.900-4.150 per kg.

Untuk harga beras di luar kualitas HPP di tingkat gudang Bulog, kualitas premium 1 dengan butir patah maksimal 10 persen dipatok dengan harga Rp. 7.700 per kg. Beras kualitas premium 2 dengan butir patah maksimal 15 persen dipatok dengan harga Rp. 7.500 per kg. Sedangkan beras dengan kualitas rendah, butir patah mencapai maksimal 25 persen dipatok dengan harga Rp. 7.150 per kg.

Permentan itu praktis mengatur ketentuan harga gabah dan beras diluar kualitas HPP dari petani yang harus dibeli oleh Bulog. Dengan begitu petani sebenarnya harus mengetahui bahwa Bulog bisa memberlakukan harga pembelian gabah dan beras petani sesuai dengan kualitas. Implikasi dari Permentan itu, Bulog mempunyai kebebasan membeli harga gabah dan beras dari petani bisa di atas atau di bawah HPP. (Rtz)

berita lain