berita
Mengamati Penyaluran Subsidi Input Kepada Petani
Jakarta (29/8), PPHP News : Dalam skema subsidi sektor pertanian, Pemerintah memfokuskan pada subsidi input dengan maksud agar biaya produksi pertanian menjadi lebih murah.

Sabtu, 29 Ags 2015


Anggaran pupuk subsidi tahun 2015 mencapai Rp. 28,5 Triliun, mengalami kenaikan 37 persen dibanding tahun 2014 sebesar 21 Triliun. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah untuk menggenjot produksi pangan khususnya padi demi capaian swasembada pangan tiga tahun kedepan. Target produksi padi tahun ini diharapkan bisa menembus angka 75,5 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara minimal dengan 46,8 juta ton beras.

Produktivitas padi menurut banyak penelitian, Litbang Kementan menyebutkan produktivitas tanaman sangat bergantung dengan ketepatan pemberian pupuk. Sehingga dalam bidang usaha tani padi, pemerintah merekomendasikan 6 tepat pemakain pupuk, yaitu tepat jumlah sesuai dosis kebutuhan, tepat tempat, tepat jenis pupuk berimbang, tepat harga, tepat mutu dan tepat waktu.  

Pemberian subsidi pupuk juga dimaksudkan untuk edukasi kepada petani mengenai penerapan pupuk berimbang dengan pemberian pupuk majemuk. Petani masih banyak yang menggunakan pupuk tunggal yaitu pupuk Urea, pupuk majemuk yang direkomendasikan seperti NPK belum banyak diserap oleh petani. Pupuk Urea yang dikenal dengan pupuk berkadar nitrogen 46 persen lebih banyak dipergunakan petani, karena selain harga nya relatif murah dibanding pupuk subsidi lainnya, efek pada tanaman lebih cepat.

Pemerintah menganggap subsidi input diberikan dalam bentuk pemberian sarana produksi, bertujuan untuk menaikkan produktivitas dan menekan tingginya biaya produksi. Bentuk subsidi input itu contohnya adalah pemberian harga (HET) untuk pupuk Urea dan NPK, bantuan langsung pupuk organik, bantuan langsung benih unggul padi, bantuan pestisida menjadi program utama Pemerintah dalam satu dasawarsa terakhir.

Subsidi input produksi pertanian yang paling menonjol adalah subsidi pupuk an organik, penyalurannya tidak langsung. Artinya pemerintah memberikan subsidi kepada pabrik pupuk (BUMN) seperti PT Pupuk Sriwijaya, Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Kaltim. Sebagai dampaknya, petani memperoleh harga yang jauh lebih murah daripada harga pupuk sebenarnya yang dijual pabrik. Sementara di pasaran, ada pembatasan subsidi pupuk diberikan hanya untuk sub sektor tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai.  

Kemudian ada perbaikan model penyaluran subsidi pupuk secara langsung diberikan kepada petani. Pabrik pupuk tidak diberikan lagi anggaran subsidi, namun petani menerima langsung dana subsidi pupuk. Dalam transaksi pembelian pupuk, petani dikenakan harga neto yaitu harga selisih dari harga pupuk yang berlaku di pasar dengan harga pupuk subsidi.

Pada model penyaluran langsung, tidak dijumpai disparitas harga pupuk subsidi dengan non subsidi. Sehingga tidak terjadi penyimpangan pengalihan pupuk subsidi dari sub sektor tanaman pangan ke sub sektor lain seperti perkebunan. Dalam penyaluran subsidi langsung, seluruh sub sektor diberikan subsidi, yang menjadi batasan adalah petani dengan kepemilikan/penguasaan lahan kurang dari 2 hektar dan untuk lahan perkebunan kurang dari 5 hektar. Itu artinya batasan pemberian subsidi pupuk dialokasikan khusus untuk usaha tani kerakyatan, bukan korporasi atau perusahaan (Rtz).      

Anggaran pupuk subsidi tahun 2015 mencapai Rp. 28,5 Triliun, mengalami kenaikan 37 persen dibanding tahun 2014 sebesar 21 Triliun. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah untuk menggenjot produksi pangan khususnya padi demi capaian swasembada pangan tiga tahun kedepan. Target produksi padi tahun ini diharapkan bisa menembus angka 75,5 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara minimal dengan 46,8 juta ton beras.

Produktivitas padi menurut banyak penelitian, Litbang Kementan menyebutkan produktivitas tanaman sangat bergantung dengan ketepatan pemberian pupuk. Sehingga dalam bidang usaha tani padi, pemerintah merekomendasikan 6 tepat pemakain pupuk, yaitu tepat jumlah sesuai dosis kebutuhan, tepat tempat, tepat jenis pupuk berimbang, tepat harga, tepat mutu dan tepat waktu.  

Pemberian subsidi pupuk juga dimaksudkan untuk edukasi kepada petani mengenai penerapan pupuk berimbang dengan pemberian pupuk majemuk. Petani masih banyak yang menggunakan pupuk tunggal yaitu pupuk Urea, pupuk majemuk yang direkomendasikan seperti NPK belum banyak diserap oleh petani. Pupuk Urea yang dikenal dengan pupuk berkadar nitrogen 46 persen lebih banyak dipergunakan petani, karena selain harga nya relatif murah dibanding pupuk subsidi lainnya, efek pada tanaman lebih cepat.

Pemerintah menganggap subsidi input diberikan dalam bentuk pemberian sarana produksi, bertujuan untuk menaikkan produktivitas dan menekan tingginya biaya produksi. Bentuk subsidi input itu contohnya adalah pemberian harga (HET) untuk pupuk Urea dan NPK, bantuan langsung pupuk organik, bantuan langsung benih unggul padi, bantuan pestisida menjadi program utama Pemerintah dalam satu dasawarsa terakhir.

Subsidi input produksi pertanian yang paling menonjol adalah subsidi pupuk an organik, penyalurannya tidak langsung. Artinya pemerintah memberikan subsidi kepada pabrik pupuk (BUMN) seperti PT Pupuk Sriwijaya, Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Kaltim. Sebagai dampaknya, petani memperoleh harga yang jauh lebih murah daripada harga pupuk sebenarnya yang dijual pabrik. Sementara di pasaran, ada pembatasan subsidi pupuk diberikan hanya untuk sub sektor tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai.  

Kemudian ada perbaikan model penyaluran subsidi pupuk secara langsung diberikan kepada petani. Pabrik pupuk tidak diberikan lagi anggaran subsidi, namun petani menerima langsung dana subsidi pupuk. Dalam transaksi pembelian pupuk, petani dikenakan harga neto yaitu harga selisih dari harga pupuk yang berlaku di pasar dengan harga pupuk subsidi.

Pada model penyaluran langsung, tidak dijumpai disparitas harga pupuk subsidi dengan non subsidi. Sehingga tidak terjadi penyimpangan pengalihan pupuk subsidi dari sub sektor tanaman pangan ke sub sektor lain seperti perkebunan. Dalam penyaluran subsidi langsung, seluruh sub sektor diberikan subsidi, yang menjadi batasan adalah petani dengan kepemilikan/penguasaan lahan kurang dari 2 hektar dan untuk lahan perkebunan kurang dari 5 hektar. Itu artinya batasan pemberian subsidi pupuk dialokasikan khusus untuk usaha tani kerakyatan, bukan korporasi atau perusahaan (Rtz).      

berita lain