berita
Subsidi Output Untuk Peningkatan Pendapatan Petani
Jakarta (30/8), PPHP News : Menurut hasil kajian Tim Studi Stabilisasi Harga Ditjen PPHP bekerjasama dengan IPB, mengusulkan Kementan harus merubah bentuk subsidi input menjadi subsidi output.

Minggu, 30 Ags 2015


Eriyatno, guru besar bidang pembangunan perdesaan IPB bersama Direktur Pemasaran Domestik Sri Kuntarsih, Selasa (25/8) lalu menyampaikan rekomendasi studi itu kepada Dirjen PPHP Emilia Yusni Harahap.  Menurut Erik, sudah saatnya petani memperoleh perlindungan terhadap harga jual dari hasil panennya.  Subsidi input seperti pupuk, benih dan sarana produksi lainnya belum menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi petani. Menurutnya, persoalan mendasar petani itu selain penguasaan lahan yang kecil, tidak memiliki posisi tawar harga jual produknya  di pasar. 

Ia mencotohkan di Malaysia dan Vietnam, pemerintah  memberikan subsidi output berupa insentif harga jual kepada petani untuk gabahnya. Dampaknya langsung dirasakan petani,  harga jual petani lebih tinggi dibanding harga pasar. Posisi tawar petani lebih tinggi dibanding pedagang, sehingga menekan peran spekulan di pasar. Pedagang diperbolehkan membeli gabah atau beras petani dengan harga menyesuaikan harga pembelian pemerintah.

Sementara itu, Sri Kuntarsih membenarkan paparan rekomendasi itu, menurutnya kebijakan subsidi output itu sangat layak diberikan kepada petani. Pemerintah menjamin pasar dan harga layak yang seharusnya diterima oleh petani dan hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Ia menambahkan, pada aspek pasar konsumen, Bulog tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menangani buffer stok dan menjaga stabilisasi harga beras di tingkat konsumen.        

Rekomendasi subsidi output itu rupanya pernah disampaikan oleh Menteri Pertanian Suswono pada Bulan Juli Tahun Lalu. Pada kesempatan itu, ia mendorong pemerintah kedepan patut mengkaji kembali aspek efisiensi dan efektifitas pemberian subsidi pupuk. Menurutnya, yang dibutuhkan petani itu selain perbaikan irigasi adalah pembelian hasil panen oleh Pemerintah dengan harga layak secara ekonomi.  

Menurut hasil pengamatan di lapangan, subsidi pupuk dan benih unggul yang diberikan Pemerintah selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Akibatnya petani kecil yang seharusnya mendapat program subsidi justru tidak menerima karena ada marjin juga dinikmati oleh distributor dan pengecer. Kerap terjadi kelangkaan pupuk pada saat petani memasuki musim tanam, ditambah lagi praktek-praktek pengalihan subsidi pupuk ke perkebunan.

Subsidi input dalam bentuk barang seperti benih padi unggul juga rawan penyimpangan khususnya dalam hal pengadaan barang. Akhirnya, benih unggul yang disalurkan kadang tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas benih yang seharusnya unggul bisa menggenjot produksi. Banyak ditemukan kasus di lapangan, benih yang didapat petani tidak adaptif dengan lokasi setempat sehingga justru merugikan petani akibat produksi yang rendah.

Ditambah lagi subsidi bunga kredit tani, juga tidak termanfaatkan secara optimal karena perbankan terlalu ketat dalam mekanisme penyaluran kepada petani ataupun kelompok tani. Berbagai ragam skim kredit bunga rendah tidak bisa menjangkau petani, karena pada prakteknya bank juga menerapkan aspek bankable yang tidak bisa dipenuhi petani.  Subsidi input itu belum mampu meningkatkan pendapatan petani secara tajam, karena petani rupanya mendapati anjloknya harga pada saat panen raya.

Subsidi input dalam bentuk barang yang tidak optimal dalam penggunaanya semisal bantuan traktor, alat panen, pengadaan indukan/bakalan sapi dan lain-lain menambah daftar ketidaktepatan subsidi input. Fasilitasi bantuan itu juga kerap menimbulkan masalah baru, menjadi terbengkalai karena mismanajemen dan terjadi konflik penguasaan di tingkat kelompok tani. (Rtz)

Eriyatno, guru besar bidang pembangunan perdesaan IPB bersama Direktur Pemasaran Domestik Sri Kuntarsih, Selasa (25/8) lalu menyampaikan rekomendasi studi itu kepada Dirjen PPHP Emilia Yusni Harahap.  Menurut Erik, sudah saatnya petani memperoleh perlindungan terhadap harga jual dari hasil panennya.  Subsidi input seperti pupuk, benih dan sarana produksi lainnya belum menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi petani. Menurutnya, persoalan mendasar petani itu selain penguasaan lahan yang kecil, tidak memiliki posisi tawar harga jual produknya  di pasar. 

Ia mencotohkan di Malaysia dan Vietnam, pemerintah  memberikan subsidi output berupa insentif harga jual kepada petani untuk gabahnya. Dampaknya langsung dirasakan petani,  harga jual petani lebih tinggi dibanding harga pasar. Posisi tawar petani lebih tinggi dibanding pedagang, sehingga menekan peran spekulan di pasar. Pedagang diperbolehkan membeli gabah atau beras petani dengan harga menyesuaikan harga pembelian pemerintah.

Sementara itu, Sri Kuntarsih membenarkan paparan rekomendasi itu, menurutnya kebijakan subsidi output itu sangat layak diberikan kepada petani. Pemerintah menjamin pasar dan harga layak yang seharusnya diterima oleh petani dan hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Ia menambahkan, pada aspek pasar konsumen, Bulog tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menangani buffer stok dan menjaga stabilisasi harga beras di tingkat konsumen.        

Rekomendasi subsidi output itu rupanya pernah disampaikan oleh Menteri Pertanian Suswono pada Bulan Juli Tahun Lalu. Pada kesempatan itu, ia mendorong pemerintah kedepan patut mengkaji kembali aspek efisiensi dan efektifitas pemberian subsidi pupuk. Menurutnya, yang dibutuhkan petani itu selain perbaikan irigasi adalah pembelian hasil panen oleh Pemerintah dengan harga layak secara ekonomi.  

Menurut hasil pengamatan di lapangan, subsidi pupuk dan benih unggul yang diberikan Pemerintah selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Akibatnya petani kecil yang seharusnya mendapat program subsidi justru tidak menerima karena ada marjin juga dinikmati oleh distributor dan pengecer. Kerap terjadi kelangkaan pupuk pada saat petani memasuki musim tanam, ditambah lagi praktek-praktek pengalihan subsidi pupuk ke perkebunan.

Subsidi input dalam bentuk barang seperti benih padi unggul juga rawan penyimpangan khususnya dalam hal pengadaan barang. Akhirnya, benih unggul yang disalurkan kadang tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas benih yang seharusnya unggul bisa menggenjot produksi. Banyak ditemukan kasus di lapangan, benih yang didapat petani tidak adaptif dengan lokasi setempat sehingga justru merugikan petani akibat produksi yang rendah.

Ditambah lagi subsidi bunga kredit tani, juga tidak termanfaatkan secara optimal karena perbankan terlalu ketat dalam mekanisme penyaluran kepada petani ataupun kelompok tani. Berbagai ragam skim kredit bunga rendah tidak bisa menjangkau petani, karena pada prakteknya bank juga menerapkan aspek bankable yang tidak bisa dipenuhi petani.  Subsidi input itu belum mampu meningkatkan pendapatan petani secara tajam, karena petani rupanya mendapati anjloknya harga pada saat panen raya.

Subsidi input dalam bentuk barang yang tidak optimal dalam penggunaanya semisal bantuan traktor, alat panen, pengadaan indukan/bakalan sapi dan lain-lain menambah daftar ketidaktepatan subsidi input. Fasilitasi bantuan itu juga kerap menimbulkan masalah baru, menjadi terbengkalai karena mismanajemen dan terjadi konflik penguasaan di tingkat kelompok tani. (Rtz)

berita lain