berita
Mensejahterakan Petani dengan Model Sentra Produksi Komoditi Rakyat
Petani memiliki beban untuk menyangga pangan dan non pangan produksi bumi Nusantara. Namun menjadi ironi bila sebagai produsen dari hasil-hasil pertanian, sumber penghasilan nya bergantung dari sektor di luar pertanian. Penghasilan dari usaha tani kadang cukup hanya untuk kebutuhan primer. Walau pada beberapa bulan ini, harga cabe hasil panen petani mencapai Rp. 20 an ribu per kilo, tetapi konsumen berteriak harga cabe tembus Rp. 40 an ribu. Hal ini menjadi lumrah karena tata niaga komoditas pertanian cenderung terjun bebas, bergantung dari besarnya pasokan di pasar.

Kamis, 10 Sept 2015


Banyak persoalan mendasar yang mendera sektor pertanian Tanah Air, pertanian menjadi kurang menarik untuk menjadi sandaran penghasilan. Seolah-olah pertanian itu dimaknai hanya soal bercocok tanam untuk menghasilkan pangan. Tetapi di sisi lain, beban makin besar ditumpukan pada petani untuk bisa penuhi pangan ratusan juta penduduk Tanah Air. Sehingga perlindungan dan pemberdayaan kepada petani menjadi kewajiban pemangku kebijakan. Bentuk perlindungan yang dilakukan Pemerintah sekarang melalui penetapan harga pembelian belum efektif berjalan. Pemberdayaan juga masih belum tuntas, sekedar fasilitasi teknologi seolah olah hal itu sudah memberesi masalah petani. Petani dibiarkan menemukan nasibnya sendiri ketika berhadapan dengan pasar atas hasil panennya. Alih alih subsidi agroinput diberikan petani untuk genjot produksi dan tekan biaya usaha tani nya, ternyata juga kalah ketika berhadapan dengan kekuatan pasar. Pasar komoditi pertanian cenderung monopsonistik, banyaknya petani dengan komoditi sejenis namun terbatasnya pembeli atau pedagang dan menempatkan lemahnya posisi petani.

Struktur pasar komoditi pertanian yang cenderung monopsoni, menjadikan harga komoditi pertanian ditentukan oleh para middle man atau pedagang. Karena peran pedagang lah hasil panen petani itu berharga mesti kadang tidak sepadan dengan jerih payahnya. Posisi tawar petani makin lemah apalagi terikat praktek ijon, modal yang cekak kadang membuat petani seperti buruh di usaha tani nya sendiri.

Deskripsi ini menunjukkan betapa petani itu sangat membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan yang tepat guna. Pembentukan kelompok tani dan gapoktan, diharapkan sebagai wadah pemberdayaan sekaligus kekuatan ekonomi petani, hanya sukses sebagai wadah penyaluran bantuan. Kelompok tani era sekarang, dibentuk berdasarkan domisili anggota agar memudahkan konsolidasi. Sebenarnya itu menunjukkan komunitas petani saja, padahal sebenarnya yang dibutuhkan adalah komunitas usaha tani nya. Usaha tani petani itu berada di lahan, di kandang atau di kebun. Seharusnya ikatan hamparan, atau usaha tani nya itulah bisa mengantarkan kelompok tani bisa mengarah ke kekuatan ekonomi. Penerapan teknologi bisa mudah dan cepat langsung di adopsi anggotanya. Petani bisa saling mengatur waktu tanam untuk komoditi yang sebenarnya tidak boleh jamaah waktu tanam agar harga tidak jatuh.

Akhirnya ikhtisar ini bisa menyimpulkan, setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Pertama, petani harus diberi insentif harga untuk beberapa komoditi pangan. Subsidi input seperti pupuk dan benih bisa dialihkan ke subsidi output (insentif harga). Kedua, reposisi kelembagaan petani. Pertimbangkan kembali untuk mengorganisir kelompok tani berdasarkan lokasi usaha tani nya. Ketiga, pemberdayaan dan pendapingan petani harus tuntas. Tantangan penyuluh sekarang bukan lagi soal transfer teknologi saja, tetapi mengantarkan usaha tani petani menuju skala ekonomi. Artinya petani dan komoditi hasil panennya diupayakan memiliki daya saing. Keempat, fasilitasi petani, kelompok tani dan gapoktan menjadi usaha kerakyatan yang berbentuk badan hukum. Model sentra produksi komoditi itu merupakan badan usaha milik petani yang mengorganisir secara ekonomi dari poktan dan gapoktan. Hanya dengan menjadi industri pangan bercorak kerakyatan inilah barangkali petani dan komoditi nya akan berdaya saing. (Rtz)

Banyak persoalan mendasar yang mendera sektor pertanian Tanah Air, pertanian menjadi kurang menarik untuk menjadi sandaran penghasilan. Seolah-olah pertanian itu dimaknai hanya soal bercocok tanam untuk menghasilkan pangan. Tetapi di sisi lain, beban makin besar ditumpukan pada petani untuk bisa penuhi pangan ratusan juta penduduk Tanah Air. Sehingga perlindungan dan pemberdayaan kepada petani menjadi kewajiban pemangku kebijakan. Bentuk perlindungan yang dilakukan Pemerintah sekarang melalui penetapan harga pembelian belum efektif berjalan. Pemberdayaan juga masih belum tuntas, sekedar fasilitasi teknologi seolah olah hal itu sudah memberesi masalah petani. Petani dibiarkan menemukan nasibnya sendiri ketika berhadapan dengan pasar atas hasil panennya. Alih alih subsidi agroinput diberikan petani untuk genjot produksi dan tekan biaya usaha tani nya, ternyata juga kalah ketika berhadapan dengan kekuatan pasar. Pasar komoditi pertanian cenderung monopsonistik, banyaknya petani dengan komoditi sejenis namun terbatasnya pembeli atau pedagang dan menempatkan lemahnya posisi petani.

Struktur pasar komoditi pertanian yang cenderung monopsoni, menjadikan harga komoditi pertanian ditentukan oleh para middle man atau pedagang. Karena peran pedagang lah hasil panen petani itu berharga mesti kadang tidak sepadan dengan jerih payahnya. Posisi tawar petani makin lemah apalagi terikat praktek ijon, modal yang cekak kadang membuat petani seperti buruh di usaha tani nya sendiri.

Deskripsi ini menunjukkan betapa petani itu sangat membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan yang tepat guna. Pembentukan kelompok tani dan gapoktan, diharapkan sebagai wadah pemberdayaan sekaligus kekuatan ekonomi petani, hanya sukses sebagai wadah penyaluran bantuan. Kelompok tani era sekarang, dibentuk berdasarkan domisili anggota agar memudahkan konsolidasi. Sebenarnya itu menunjukkan komunitas petani saja, padahal sebenarnya yang dibutuhkan adalah komunitas usaha tani nya. Usaha tani petani itu berada di lahan, di kandang atau di kebun. Seharusnya ikatan hamparan, atau usaha tani nya itulah bisa mengantarkan kelompok tani bisa mengarah ke kekuatan ekonomi. Penerapan teknologi bisa mudah dan cepat langsung di adopsi anggotanya. Petani bisa saling mengatur waktu tanam untuk komoditi yang sebenarnya tidak boleh jamaah waktu tanam agar harga tidak jatuh.

Akhirnya ikhtisar ini bisa menyimpulkan, setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Pertama, petani harus diberi insentif harga untuk beberapa komoditi pangan. Subsidi input seperti pupuk dan benih bisa dialihkan ke subsidi output (insentif harga). Kedua, reposisi kelembagaan petani. Pertimbangkan kembali untuk mengorganisir kelompok tani berdasarkan lokasi usaha tani nya. Ketiga, pemberdayaan dan pendapingan petani harus tuntas. Tantangan penyuluh sekarang bukan lagi soal transfer teknologi saja, tetapi mengantarkan usaha tani petani menuju skala ekonomi. Artinya petani dan komoditi hasil panennya diupayakan memiliki daya saing. Keempat, fasilitasi petani, kelompok tani dan gapoktan menjadi usaha kerakyatan yang berbentuk badan hukum. Model sentra produksi komoditi itu merupakan badan usaha milik petani yang mengorganisir secara ekonomi dari poktan dan gapoktan. Hanya dengan menjadi industri pangan bercorak kerakyatan inilah barangkali petani dan komoditi nya akan berdaya saing. (Rtz)

berita lain